Nama :
Sekar Pratiwi
NIM :
B75219076
Kelas :
E3
Media dan Kritik Sosial
Media Dalam Prespektif Ekonomi dan Politik
Teori
Ekonomi Politik Media
Terdapat
empat teori ekonomi politik yang terkait dengan kepemilikan media yang
berkembang di dunia saat ini yaitu libertarianisme, kapitalisme, sosialisme,
dan liberalisme modern. (Usman,2009:22).
Libertarianusme adalah teori ekonomi yang
menganggap kebebasan manusia sekaligus peran pemerintah sangat penting
keberadaannya. Teori ekonomi politik ini membolehkan kepemilikan media oleh
swasta dan pemerintah mengawasi agar persaingan berlangsung sehat.
Kapitalisme adalah teori yang mengizinkan
individu atau korporasi bisnis memiliki dan mengontrol sumber-sumber kekayaan
atau kapital negara. Industri media dimiliki oleh swasta, indistri media bebas
berkompetisi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Sosialisme adalah sistem ekonomi politik yang
berpandangan bahwa pemerintah harus memiliki dan mengontrol sumber-sumber
kekayaan negara. Negara menguasai media sehingga tidak ada persaingan ekonomi
dibidang indistri media massa.
Liberalisme modern adalah teori ekonomi
politik yang memadukan sistem libertarianisme, kapitalisme, dan sosialisme. Liberalisme
mengambil hal-hal positif dari ketiga sistem tersebut.
Merujuk pada pasal 13 ayat 2 undang-undang
no.32 tahun 2002 tentang penyiaran, jasa penyiaran sesungguhnya diselenggarakan
oleh lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Jika
dikaitkan dengan kepemilikannya , maka lembaga penyiaran publik dimiliki
pemerintah, swasta oleh individu atau korporasi bisnis, komunitas oleh
sekelompok komunitas tertentu, dan berlangganan dimiliki oleh swasta. Untuk lembaga
penyiaran berlangganan saat ini Telkomvision telah berganti nama menjadi
Transvision dan dimiliki oleh grup Trans Corp, bukan lagi grup PT Telkom yang
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sedangkan Dennis McQuail merangkum
bentuk-bentuk kepemilikian media menjadi tiga yaitu perusahaan komersial (media
swasta), institusi nirlaba (media komunitas dan media pemerintah), serta
lembaga yang dikontrol publik (media publik). (Usman,2009:23).
Bentuk-bentuk kepemilikan media ini terkait
erat dengan masalah kebebasan pers. Kebebasan pers mendukung hak kepemilikan
untuk memutuskan isi media itu sendiri. Dengan demikian bentuk-bentuk kepemilikan
mempunyai pengaruh pada pembentukan dan produksi isi media. Diversity of
ownership melalui sistem stasiun berjaringan yang diamanatkan Undang-undang
penyiaran adalah merupakan salah satu upaya agar bentuk dan produksi isi media
tidak dipengaruhi oleh satu orang pemilik saja. Menurut McQuail, teori ekonomi
politik media merupakan bagian atau cabang dari teori kritis media. Ada lima
cabang utama teori kritis media, pertama adalah Marxisme klasik yang menganggap
media sebagai alat bantu dari kelas yang dominan dan sebuah cara untuk para
kapitalis untuk menunjukan ketertarikan mereka dalam menghasilkan keuntungan.
Media menyebarkan ideologi dari dorongan yang berkuasa dalam masyarakat dan
dengan demikian menindas golongan-golongan tertentu. (Littlejohn, 2009:432).
Cabang yang kedua adalah teori ekonomi
politik media (political-economic media theory). Hampir sama dengan Marxisme
klasik, teori ini menyalahkan kepemilikan media bagi keburukan masyarakat.
Dalam pemikiran ini, isi media merupakan komoditas untuk dijual di pasaran, dan
informasi yang disebarkan diatur oleh apa yang akan diambil oleh pasar. Cabang
teoritis yang ketiga adalah Frankfurt School. Teori ini memandang media sebagai
cara untuk membangun budaya, menempatkan lebih banyak penekanan pada pemikiran
ketimbang pada materi. Dalam teori ini, media menghasilkan dominasi ideologi
golongan atas. Hasil ini didapatkan dengan manipulasi media terhadap gambaran
dan simbol untuk keuntungan golongan yang dominan. Cabang yang keempat adalah
teori hegemonis (hegemonic theory). Hegemoni merupakan dominasi ideologi palsu
atau cara pikir terhadap kondisi sebenarnya. Ideologi tidak disebabkan oleh
sistem ekonomi saja, tetapi ditanamkan secara mendalam pada semua kegiatan
masyarakat. Ideologi tidak dipaksakan oleh salah satu kelompok kepada yang
lain, tetapi bersifat persuasif dan tidak sadar.
Cabang yang kelima adalah penelitian budaya.
Penelitian budaya sangat bergantung pada semiotik, para peneliti ini tertarik
pada pemaknaan budaya tentang hasil-hasil media. Peneliti ini melihat pada
cara-cara isi media ditafsirkan, termasuk penafsiran yang dominan dan
oposisional. Teori Analisis Resepsi Stuart Hall adalah juga termasuk dalam
cabang ini. Pada umumnya, kajian media massa sangat terkait dengan aspek
budaya, politik dan ekonomi sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi.
Dari aspek budaya , media massa merupakan institusi sosial pembentuk definisi
dan citra realitas sosial, serta ekspresi identitas yang dihayati bersama
secara komunal. (Sunarto, 2009:13)
Begitu juga apabila media massa dilihat dari
aspek politik. Media massa memberikan ruang dan arena bagi terjadinya diskusi
aneka kepentingan berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat dengan tujuan
akhir untuk menciptakan pendapat umum sebagaimana yang diinginkan oleh
masihmasing kelompok sosial tersebut. Sedangkan dari aspek ekonomi, media massa
merupakan institusi bisnis yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan secara material bagi pendirinya. Perspektif ekonomi politik melihat
bahwa media tidak lepas dari kepentingan baik kepentingan pemilik modal, negara
atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, media menjadi alat dominasi dan
hegemoni masyarakat. Proses dominasi ini menunjukan adanya penyebaran dan
aktifitas komunikasi massa yang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi
politik masyarakat yang bersangkutan. Implikasi logisnya adalah realitas yang
dihasilkan oleh media bersifat bias dan terdistorsi. Kajian ekonomi politik
media memiliki beberapa varian, yakni instrumentalisme, kulturalisme dan
strukturalisme.
Varian instrumentalisme memberikan penekanan pada
determinisme ekonomi, dimana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara
langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini cenderung menempatkan
agencies pada posisi lebih dominan dalam suatu struktur atau kultur. Kelas yang
mendominasi adalah kapitalis dengan kekuatan ekonominya. Dalam hal ini,
menempatkan media sebagai instrumen dominasi yang dapat digunakan oleh pemilik
modal atau kelompok penguasa lainnya untuk memberikan arus informasi publik
sesuai dengan kepentingannya dalam sistem pasar komersial. Pendekatan ekonomi
politik media menekankan bahwa masyarakat kapitalis terbentuk menurut cara-cara
dominan dalam produksi yang menstrukturkan institusi dan praktik sesuai dengan
logika komodifikasi dan akumulasi kapital. Produksi dan distribusi budaya dalam
sistem kapitalis harus berorientasi pada pasar dan profit. Kekuatan produksi seperti
teknologi media dan praktik-praktik kreatif dibentuk menurut relasi produksi
dominan (seperti profit yang mengesankan), pemeliharaan kontrol hirarkis dan
relasi dominasi. Karena itu sistem produksi sangatlah penting dalam menentukan
artefak-artefak budaya apa saja yang perlu diproduksi dan bagaimana
produk-produk budaya itu dikonsumsi. (Sunarto, 2009:15-16).
Dengan pola pemahaman tersebut, maka
orientasi pendekatan ekonomi politik bukanlah semata-mata persoalan ekonomi
tetapi juga pada relasi antara dimensi-dimensi ekonomi politik, teknologi dan
budaya dari realitas sosial. Dalam kajian ekonomi politik media varian
instrumentalisme, sangat terasa sekali pengaruh perspektif tindakan sosial yang
menekankan pada aspek determinisme individual yang melihat bahwa perilaku
manusia ternyata bukan dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi masyarakat merupakan
produk dari aktivitas manusia melalui tindakan individual dan kelompok.
Artinya, agen individu mempunyai kehendak bebas untuk melakukan tindakan sosial
tanpa terpengaruh oleh struktur masyarakatnya. Dalam konteks industri televisi
misalnya, interaksi antar agen dipandang berperan penting dalam menentukan isi
program televisi untuk memenuhi tujuantujuan personal para agen tersebut. Dalam
upayanya untuk melindungi kepentingan personalnya, secara praktis tujuan
personal direpresentasikan melalui kekuasaan pemilik saham. Pemilik media bisa
menjalin kerjasama dengan agen lain di ranah politik, sosial dan kultural untuk
bersamasama melindungi kepentingan personal (komunal) mereka. Kepentingan
komunal tersebut seolah-olah lepas dari pengaruh struktur ekonomi, politik,
sosial dan kultural yang ada.
Dalam kajian ekonomi politik media varian
strukturalisme, tampaknya terpengaruh perspektif struktural dimana isi media
seperti televisi ditentukan oleh struktur ekonomi yang berlaku. Sebagai contoh
di Indonesia, struktur kapitalisme sebagai penentu kehidupan industri media
televisi dibuat berlapis-lapis mulai dari lokal, regional dan global. Struktur
kapitalis ini kemudian secara dominan mengatur kehidupan industri sehingga
„agen‟ atau pekerja media seolah tak berjiwa. Sunarto (2009) menyebut mereka
sebagai „zombie-zombie‟ tak berjiwa karena semua langkahnya ditentukan oleh
struktur kapitalisme global. Struktur kapitalis ini dipandang mampu mengatasi
aspek voluntaristik agen individual. Sehingga di sisi yang lain agen tidak
mempunyai kehendak bebas atas semua tindakan sosial karena semua tindakannya
merupakan cerminan dari strukturb kapitalisme global tersebut.
Kesimpulan
Terdapat empat teori ekonomi politik yang
terkait dengan kepemilikan media yang berkembang di dunia saat ini yaitu
libertarianisme, kapitalisme, sosialisme, dan liberalisme modern.
Libertarianisme adalah teori ekonomi yang membolehkan kepemilikan media oleh
swasta dan pemerintah mengawasi agar persaingan berlangsung sehat. Kapitalisme
adalah teori yang mengizinkan individu atau korporasi bisnis memiliki dan
mengontrol sumbersumber kekayaan atau kapital negara. Sosialisme adalah sistem
ekonomi politik yang berpandangan bahwa pemerintah harus memiliki dan
mengontrol sumber-sumber kekayaan negara. Liberalisme modern adalah teori
ekonomi politik yang mengambil hal-hal positif dari ketiga sistem tersebut.
Menurut McQuail, teori ekonomi politik media
merupakan bagian atau cabang dari teori kritis media. Teori ekonomi politik
media (political-economic media theory)
menyalahkan kepemilikan media bagi keburukan masyarakat. Dalam pemikiran ini,
isi media merupakan komoditas untuk dijual di pasaran, dan informasi yang
disebarkan diatur oleh apa yang akan diambil oleh pasar. Perspektif ekonomi
politik melihat bahwa media tidak lepas dari kepentingan baik kepentingan
pemilik modal, negara atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, media menjadi
alat dominasi dan hegemoni masyarakat.
Proses dominasi ini menunjukan adanya
penyebaran dan aktifitas komunikasi massa yang sangat dipengaruhi oleh struktur
ekonomi politik masyarakat yang bersangkutan. Implikasi logisnya adalah
realitas yang dihasilkan oleh media bersifat bias dan terdistorsi. Akibat dari
monopoli kepemilikan media terhadap isi media pada dasarnya sulit untuk
dibuktikan, namun monopoli dari pemilik media dikhawatirkan mampu mengancam
kebebasan pers dan pilihan bagi konsumen. Akhirnya, jika pemilik selalu
mengintervensi isi medianya untuk tujuan propaganda, maka akan muncul risiko
media tersebut kehilangan peminat dan kredibilitasnya.
Daftar
Pustaka
Dwita,
Desliana. “Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal dalam Perspektif Teori
Ekonomi Politik Media.” Jurnal Ipteks Terapan 8, no. 4 (23 Juli 2015). https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.21.
Littlejohn,
Stephen W & Karen A Foss (2009), “Theories of Human Communication, 9th ed. (terjemahan), Salemba Humanika, Jakarta
Sunarto
(2009), “Televisi, Kekerasan, dan Perempuan”, Kompas, Jakarta
Undang-undang
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-undang
no. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers
Usman
Ks (2009), “Ekonomi Media : Pengantar Konsep dan Aplikasi”, Ghalia Indonesia,
Bogor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar